Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PMD Muba, didampingi Wakil Kepala Dinas, serta dihadiri oleh seluruh jajaran Kepala Bidang (Kabid) dan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) P3MD Kabupaten Musi Banyuasin. Pertemuan ini menjadi kian krusial dengan kehadiran Tim Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi P3MD Sumatera Selatan.
Agenda utama dalam rakor ini mencakup tiga poin fundamental: pemutakhiran Indeks Desa (ID) Tahun 2026, strategi pemenuhan data Ketahanan Pangan Desa sesuai instruksi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta evaluasi menyeluruh terhadap progres dan kendala kegiatan tahun berjalan.
Kepala Dinas PMD Musi Banyuasin dalam arahannya menekankan bahwa akurasi data adalah kunci utama efektivitas pembangunan di tingkat desa. Ia menyoroti pentingnya sinergi antara dinas dan pendamping desa dalam memenuhi standar kualitas kegiatan dan data.
"Kami menginstruksikan kepada seluruh jajaran dan tenaga pendamping untuk fokus pada pemenuhan data ketahanan pangan. Ini bukan sekadar administratif, melainkan permintaan langsung dari BPKP untuk memastikan anggaran desa benar-benar berdampak pada kedaulatan pangan di Muba. Indeks Desa 2026 juga harus mencerminkan kondisi riil di lapangan tanpa ada yang ditutup-tutupi," ujar Kepala Dinas PMD Muba dalam sambutannya.
Di sisi lain, TAPM Provinsi P3MD Sumatera Selatan memberikan apresiasi sekaligus penguatan teknis terkait peran pendamping dalam mengawal dana desa. Pihak provinsi menekankan bahwa Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang menjadi penopang dan barometer pembangunan desa di Sumatera Selatan.
"Kehadiran kami di sini untuk memastikan bahwa kawan-kawan pendamping P3MD di Muba memiliki pemahaman yang sama mengenai regulasi terbaru Indeks Desa 2026. Strategi pemenuhan data ketahanan pangan harus dilakukan secara sistematis agar saat audit BPKP nanti, semua progres kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administratif," ungkap perwakilan TAPM Provinsi Sumatera Selatan.
Selain membahas data, rapat juga menjadi ajang bedah masalah terkait kendala-kendala yang dihadapi para pendamping di lapangan sepanjang tahun berjalan. Beberapa kendala geografis dan teknis pelaporan menjadi catatan penting untuk segera dicarikan solusinya guna mempercepat realisasi program kerja.
Dengan koordinasi intensif ini, Dinas PMD Muba optimis target pembangunan desa tahun 2026 dapat tercapai dengan lebih terukur, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan visi penguatan ekonomi berbasis desa di Bumi Serasan Sekate.